246 Pelabuhan Indonesia Terapkan Sistem Digitalisasi

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Fasilitas Command Center, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (dok. hubla.dephub.go.id)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbareng Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia, sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan nan optimal.

Pada tindakan tahun 2022 – 2023 upaya tersebut di antaranya menerapkan digitalisasi di 14 pelabuhan utama dan di 2023-2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan.

“Dari 246 itu, 46 di antaranya adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor nan mencakup coverage nasional,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam Diskusi Media di Ruang Konpers Gedung Merah Putih KPK.

National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal unik dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses jasa pelabuhan menjadi lebih sigap dan lebih murah.

Penerapan NLE juga meluas di enam pelabuhan udara, ialah Bandara Internasional Kualanamu Medan, Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Hasanuddin Makassar nan mencakup 96% aktivitas ekspor dan impor secara nasional.

Capaian tersebut berpengaruh terhadap biaya logistik secara nasional nan mengalami penurunan dari 24% menjadi 14,29% berasas riset nan dilakukan oleh Bappenas.

Pahala melanjutkan, dari sisi waktu jasa peralatan nan sebelumnya menyantap waktu dua minggu, sekarang rata-rata hanya 20,8 jam.

Selain itu, dari sisi biaya penanganan kargo di pelabuhan terjadi efisiensi 46,1%.

Dampak selanjutnya pada jasa kapal nan mencapai efisiensi waktu jasa 21,6% dengan dwelling time rata-rata 2,9 hari.

Efisiensi lainnya juga terjadi pada biaya jasa kapal 45,5% lebih murah dari biaya sebelum adanya digitalisasi.

Secara singkat, 18 kementerian dan lembaga (K/L) telah bekerja sama mencapai digitalisasi pelabuhan pemerintah dan digitalisasi di pelabuhan swasta.

“Sekarang kita bisa memonitor pergerakan peralatan di 246 pelabuhan dan 2000 pelabuhan swasta, paling tidak kuantitasnya. Capaian lainnya 16 pelabuhan udara dari kecepatan jasa dua hari, sekarang hanya tiga jam hingga empat jam sudah tercapai. Digitalisasi ini tercapai juga atas support LNSW,” katanya.

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menyebutkan, banyaknya aktivitas di pelabuhan melibatkan 18 Kementerian/Lembaga, sehingga digitalisasi krusial dilakukan dalam tata kelola pelabuhan.

Menurutnya, lembaga nan dipimpinnya berkedudukan mengelola integrasi sistem antar kementerian dan lembaga mengenai proses ekspor, impor dan logistik.

“Kita memang mencoba memperbaiki tata kelola di pelabuhan dengan melakukan integrasi sistem 18 K/L nan mempunyai kewenangan di pelabuhan tanpa mengurangi kewenangan tersebut. Kita buat proses bisnisnya lebih simpel,” tuturnya.

Pemanfaatan teknologi digital membikin semuanya melangkah lancar dan waktunya lebih efisien serta pastinya bakal mengurangi biaya. Artinya, digitalisasi dan integrasi proses tidak hanya di Kementerian/Lembaga.

“Kami juga menghubungkan dengan BUMN, kami juga menghubungkan dengan private sector,” jelas Oza.

Hal nan sama juga disampaikan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, dengan dengan adanya digitalisasi di pelabuhan, proses nan berangkaian dengan peralatan jadi jauh lebih baik.

”Semuanya dikontrol dari sistem. Bagaimana memperpendek port stay, sehingga pada akhirnya kapasitasnya bisa naik. The beauty of transformation adalah meningkatkan kapabilitas tanpa investasi nan berlebih, apalagi kadang-kadang tanpa investasi,” tuturnya.

Proses digitalisasi pelabuhan juga memberikan akibat pada penerimaan negara untuk sektor Kementerian/Lembaga nan mempunyai jasa layanan kepelabuhanan.

Pada PNBP Kementerian Perhubungan dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui penerapan Inaportnet dari Tahun 2021-2023 sejak tindakan reformasi pelabuhan berlangsung, meningkat 116,05% sebesar Rp4,278 triliun.

Hingga 15 bulan penyelenggaraan tindakan 2023-2024 (B15), Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan meraih capaian tertinggi (63,64 %).

Tujuan tindakan ini meningkatkan jasa pelabuhan dengan menyederhanakan proses upaya dan tata kelola kelembagaan di pelabuhan, sehingga dapat memberi kepastian waktu jasa dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan. B