Indonesia Hadiri Sidang Council 132 di London Inggris

Sedang Trending 6 hari yang lalu
Sidang IMO Council ke-132 nan diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris. (dok. hublakemenhub)

Sebagai salah satu personil Dewan International Maritime Organization (IMO), Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perihal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menghadiri Sidang IMO Council ke-132 nan diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris sejak 8 – 7 Juli 2024.

Sidang IMO Council ke-132 ini dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda strategi, perencanaan dan reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), dan Laporan beberapa Sidang Komite IMO sebelumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, nan bertindak selaku Head of Delegation (HOD) Indonesia mengungkapkan bahwa pada sidang ini, Indonesia menjadi co-sponsor pada tiga dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Antoni menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor arsip ini, berbareng dengan Malaysia dan Singapura.

Pada tahun 2023, Singapura menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, nan dilanjutkan dengan Extended TTEG 46 pada 30 Januari 2024.

Tahun 2024, Indonesia bakal menjadi tuan rumah dan rencananya bakal menyelenggarakan pertemuan pada 21 – 25 Oktober 2024 di Bali.

Adapun Indonesia saat ini menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Fund untuk periode  2022 – 2024 dan laporannya juga dimuat di dalam arsip ini.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada arsip C132/16 (d)/1 External Relations, IMO Awards, Improving the recognition of women contributing to the work of the Organization.

Dokumen ini melaporkan nominasi calon penerima International Maritime Prize tahun 2023 dan IMO Honors for Exceptional Bravery at Sea tahun 2024, serta tentang pengaturan Hadiah 2024 dan penghargaan tahun ini.

Terkait dengan perihal tersebut, Pemerintah Indonesia mendukung proposal Tiongkok mengenai revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP), nan bakal disampaikan pada Sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran wanita dalam agenda kesetaraan kelamin di sektor maritim.

Selanjutnya, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada Dokumen C132/21/3 Supplementary Agenda Items, if Any (d) Consideration of the Recognition, Observance and Designation of Eid al_Fitr and Eid al-Adha as official holidays at IMO.

Selain mengikuti jalannya persidangan, Antoni mengungkapkan, Indonesia juga bakal melaksanakan beberapa agenda berikut di sela-sela sidang, antara lain depositori Instrumen Ratifikasi Amendemen Konvensi IMO, 2021 serta melaksanakan promosi pengusulan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Selat Lombok dengan menjadi sponsor Coffee Break.

“Kami juga menyampaikan usulan nama untuk menerima IMO Gender Equality Awards tahun 2025, ialah Chandra Motik Yusuf Djemat dan Carmelita Hartoto,” ungkap Antoni.

Di sela Sidang IMO Council 132, Indonesia berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan China untuk mendiskusikan kerjasama di Bidang Pelayaran, Flag State and Port State Implementation nan dilaksanakan pada Selasa (8/7/2024).

Pertemuan bilateral ini dilaksanakan menindaklanjuti info di mana per Mei 2024 terdapat sejumlah 1.192 orang Pelaut Indonesia nan bekerja di Kapal China.

Selain itu, berasas rekapitulasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bagian maritim, kedua negara juga telah mempunyai kesepakatan dan masing berjalan saat ini, khususnya MoU Concerning Recognition of Seafarer’s Certificate under Regulation I/10 Konvensi STCW.

Namun demikian, lanjut Antoni, MoU nan sudah ada hanya merupakan pengakuan sepihak, dengan Indonesia mengakui sertifikat Pelaut Tiongkon dan bukan sebaliknya.

“Oleh lantaran itulah, kami menyarankan untuk meningkatkan alias mengubah ketentuan MoU tersebut menjadi Saling Pengakuan Sertifikat Pelaut oleh kedua negara pihak, tentunya dengan tetap menghormati kedaulatan dan tata kelola masing-masing,” jelas Antoni.

Dia menambahkan, saat ini Direktorat Jenderan Perhubungan Laut dan Maritime Safety Authority (MSA) China sedang bersama-sama menyusun MoU mengenai penerapan Port State dan Flag State.

“MoU ini dapat membangun dan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara dengan menerapkan prinsip-prinsip nan menguntungkan, oleh lantaran itu kami berambisi MoU ini dapat segera ditanda tangani,” tuturnya. B