Langkah Awal Membenahi Layanan Angkutan Umum Perkotaan

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Angkutan perkotaan. (dok. istimewa)

Membenahi pikulan umum jangan berakhir hanya di Kementerian Perhubungan. Keikusertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam corak Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tidak mudah untuk membenahi pikulan umum di Indonesia nan sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beraksi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak tahun 2005 (butuh waktu lima tahun).

Bus Trans Jateng beraksi tahun 2017 (butuh waktu delapan tahun), sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran. Pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu obrolan cukup lama.

Sementara itu, Program Pembelian Layanan (Buy The Service/BTS) dirintis sejak akhir tahun 2017, baru efektif beraksi Juni 2020.

Semua itu memerlukan proses dan melibatkan semua pihak nan berkepentingan. Itupun Program BTS hingga sekarang tetap kudu dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model nan tepat dalam mengelola pikulan umum bersubsidi di Indonesia.

Untuk mewujudkan pikulan umum nan humanis, masalah sosial lebih mengemuka daripada persoalan teknis. Melibatkan operator eksisting lebih tepat kendati memerlukan waktu untuk meyakinkan.

Selain kesiapan anggaran juga tidak kalah pentingnya ada kemauan politik (political will) kepala daerah. Proses menggeser lebih tepat daripada menggusur operator nan ada.

Menggeser praktek pengemudi dari setoran menjadi mendapat penghasilan bulanan. Dari manajemen perorangan menjadi pikulan umum berbadan norma sesuai Amanah pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebut penyediaan jasa pikulan umum dilaksanakan oleh badan upaya milik negara, badan upaya milik daerah, dan/atau badan norma lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memilih corak koperasi dianggap lebih tepat, sehingga sekumpulan kendaraan milik pribadi dapat diakomodir.

Layanan pikulan umum tidak bisa berdiri sendiri. Layanan nan ada kudu didukung dengan edukasi, teladan, dan insentif-insentif untuk meningkatkan ridership.

Kurang tepat kita hanya konsentrasi pada satu sisi saja. Ada tiga aspek untuk edukasi pikulan umum, ialah support komunitas, komunikasi media dan endorsements pemerintah.

Jangan serahkan sepenuhnya masalah edukasi kepada pemerintah lantaran pasti tidak jalan. Peran serta masyarakat sadar jauh lebih krusial (Sony Sulaksono Wibowo, Juni 2024).

Sangat rendahnya pelayanan pikulan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah pikulan umum nan beroperasi.

Banyak kota menanti kematian pikulan perkotaan secara bergiliran. Dimulai dari kota-kota kecil, seperti Kota Kediri, Kota Tanjung Pandan sudah tidak mempunyai jasa pikulan umum.

Andai tetap ada jasa pikulan umum, hanya dilayani armada pikulan nan tersisa. Usia armada rata-rata sudah di atas 10 tahun, apalagi ada nan di atas 15 tahun.

Sungguh miris terjadi pembiaran terhadap kondisi nan ada. Tentunya bakal mempercepat proses hilangnya pelayanan pikulan umum. Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar jasa pikulan perkotaan.

Dalam upaya membenahi pikulan umum, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan Program Pembelian Layanan (Buy The Service).

Program ini berjalan di 10 kota, ialah Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota ialah Balikpapan pada 1 Juli tahun 2024.

Data dari Direktorat Angkutan Jalan (Juni 2024), Trans Metro Deli mengoperasikan lima koridor dengan 72 armada bus. Trans Musi Jaya mengoperasikan enam koridor utama dengan 66 bus dan tujuh koridor pikulan pengumpan (feeder) dengan 55 mikrolet.

Trans Metro Pasundan dilayani lima koridor dengan 96 bus dan dua operator. Batik Solo Trans ada enam koridor utama dengan 116 bus dan enam koridor pikulan pengumpan dengan 111 mikrolet.

Sejak Januari 2024, tiga koridor pikulan pengumpan dibiayai APBD Kota Surakarta. Trans Banjarbakula diambil alih operasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sejak 1 Mei 2024. Trans Banjarbakula mengoperasikan empat koridor dengan 75 bus.

Selanjutnya, Trans Banyumas mengoperasikan empat koridor dan 52 bus. Trans Jogja mengoperasikan tiga koridor dengan 44 bus. Trans Semanggi Surabaya mengoperasikan dua koridor dengan 17 bus.

Trans Metro Dewata mengoperasikan lima koridor dengan 105 bus. Trans Mamminatasa mengoperasikan empat koridor dan 87 bus.

Sejak tahun 2024, dua koridor bakal tidak beroperasi. Pada 1 Juli 2024, di Balikpapan dioperasikan Balikpapan City Trans dua koridor dengan 34 bus.

Di Kota Surabaya dan Kota Bandung dioperasikan bus listrik peninggalan G20 di Bali.

Load factor stastis dihitung berasas ritase realisasi nan sudah dijalankan. Ada tiga kota dengan load factor stastis tertinggi, ialah Surabaya (50,63%), Bandung (35,17%) dan Surakarta (28,98%).

Masih diperlukan keterlibatan pemda mengenai untuk menerapkan kebijakan push strategy agar sejumlah penduduk nan sering menggunakan kendaraan pribadi mau beranjak menggunakan pikulan umum.

Masih banyak area perumahan nan belum terlayani pikulan umum. Penyediaan jasa pikulan umum di setiap area perumahan kudu ada. Asumsi, setidaknya tidak lebih dari 500 meter dari tempat tinggal sudah mendapatkan jasa pikulan umum dengan penyediaan halte alias bus stop.

Survei Kepuasan Pelanggan

Survei kepuasan terhadap pengguna dilaksanakan pada periode 1 Mei hingga 8 Juni 2023 dengan responden survei adalah penumpang pikulan BTS sebanyak 20.735 responden.

Survei kepuasan pengguna adalah metode untuk mengumpulkan umpan kembali dari pelanggan, dalam perihal ini penumpang mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan jasa Teman Bus.

Tujuan utama dari survei ini adalah untuk memahami persepsi, preferensi, dan tingkat kepuasan penumpang terhadap jasa nan disediakan, serta untuk mengidentifikasi area-area jasa dapat ditingkatkan.

Hasil dari survei melalui kalkulasi survei didapatkan rata-rata nilai kepuasan pengguna BTS di 10 kota adalah 4.62. Dibandingkan dengan skala kepuasan maksimal 5.00, nomor 4.62 telah menunjukkan tingkat kepuasan pengguna nan sangat baik.

Diketahui, dari 10 kota jasa program BTS, tujuh kota (Medan, Palembang, Surakarta, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Banjarmasin) di antaranya sudah melewati pemisah rata-rata nilai kepuasan pelanggan.

Kota dengan nilai kepuasan tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan capaian nilai 4.72, sedangkan tiga kota nan tetap berada di bawah rata-rata adalah Surabaya, Banyumas dan Bandung.

Responden nan mempunyai sepeda motor beranjak menggunakan Teman Bus tahun 2022 sebesar 61% dan meningkat 72% tahun 2023. Responden nan mempunyai mobil beranjak ke Teman Bus Tahun 2022 sebanyak 5% dan meningkat menjadi 23% pada tahun 2023.

Setelah adanya jasa BTS, golongan responden dengan beban biaya transportasi nan lebih dari Rp200.000 secara ekonomi merasakan efisiensi biaya/penghematan biaya transportasi sebesar 9,72%.

Pembenahan pikulan umum perkotaan tahun ini dengan APBN sudah ada di 14 area perkotaan (termasuk tiga perkotaan di Bodetabek). Dari 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia dengan APBN dan alokasi APBD (sembilan kota dan sembilan provinsi) nan baru terealisasi, rupanya belum mencapai dari 5%.

Dari 38 ibu kota provinsi, selain Jakarta baru 13 ibu kota sudah mulai membenahi, seperti Banda Aceh (Trans Koetaradja), Medan (Trans Metro Deli), Padang (Trans Padang), Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), Jambi (Trans Siginjai), Palembang (Trans Musi Jaya), Bandung (Trans Metro Pasundan), Semarang (Trans Semarang), Yogyakarta (Trans Jogja), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya, Suroboyo Bus, Wira Wiri), Denpasar (Trans Metro Dewata), Banjarmasin (Trans Metro Banjarmasin), dan Makassar (Trans Mamminasata).

Langkah awal sudah dilakukan, tetapi tetap perlu upaya lain mencari pendanaan pengoperasian pikulan umum selain APBN/APBD, seperti pengenaan tarif penumpang dan iklan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi parkir, Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJLS) BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Swasta, alokasi pikulan pelajar dari Dana Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Darat dari Kementerian Keuangan.

(Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)