Menhub Tegaskan Kolaborasi Pusat dan Daerah Tentukan Keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan

Sedang Trending 6 hari yang lalu
Focus Group Discussion (FGD) Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia di Jakarta. (dok. kemenhub)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam menentukan keberlangsungan pikulan umum perkotaan.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah pusat dalam perihal ini Kementerian Perhubungan telah menstimulus pemerintah kota/kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah wilayah lain di Indonesia untuk mewujudkan jasa pikulan umum nan berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau melalui program membeli layanan/Buy The Service (BTS).

Sebagai stimulus, program ini kudu berkesinambungan, maka tugas pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program tersebut.

Oleh lantaran itu, diperlukan komitmen nan kuat dari pemkab/pemkot untuk melanjutkan program BTS, disertai dengan adanya politik anggaran nan berpihak ke pengembangan pikulan umum.

“Saya senang kita tetap perhatian dengan BTS, lantaran menurut irit saya BTS sangat krusial dan mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan, apalagi di perdesaan,” ujar Menhub.

Agar dapat memberi jasa nan baik, lanjutnya, pemerintah wilayah kudu bisa memahami tata kelola pengelolaan pikulan umum modern dan secara operasional, pemerintah wilayah dapat membentuk lembaga nan bakal diserahi untuk menyelenggarakan pikulan umum massal dengan sistem BTS.

Lebih lanjut, Menhub menambahkan, PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada wilayah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan pikulan umum massal.

Sebab, PP tersebut mengamanatkan bahwa 10% pendapatan pajak kendaraan dapat dialokasikan untuk pembangunan pikulan umum.

Sebagai contoh saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5% APBD untuk mengembangkan pikulan umum.

Selain itu, Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

“Saya ucapkan selamat kepada kota-kota nan sudah berupaya memberikan dukungan. Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa kerja sama pemda. Kami juga mengapresiasi wilayah nan dengan siap melaksanakan pengambilalihan pengelolaan. Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan adalah jasa nan diambil alih pertama, ialah pada April 2024. Nanti disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, serta Surabaya,” jelasnya.

Menhub menyadari bahwa membangun jasa transportasi umum modern bukanlah perihal mudah.

Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman nan kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan pikulan umum massal nan berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau di Indonesia  melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa pikulan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi perihal utama dari pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka pikulan nan tidak semestinya datang di situ. Gairah untuk mengerti, lampau memahami, lampau memikirkan, lampau mengeksekusi dan merawat sangatlah penting,” jelas Menhub.

Turut datang pada aktivitas tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustandi, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, Pj. Walikota Bogor Hery Antasari, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi, DPRD wilayah penyelenggara BTS, serta bupati dan wali kota se-Bodetabek. B